TUGAS-5: SOFTSKILL "NEGARA"

A. HUKUM

A.1 Pengertian Hukum

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji.Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut :

R. Soeroso, SHDefinisi hukum secara umum : himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksadengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1. peraturan dibuat oleh yang berwenang2. tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat3. mempunyai ciri memerintah dan melarang4. bersifat memaksa dan ditaati

Abdulkadir Muhammad, SHHukum : segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Drs. C.S.T. Kansil, SHHukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SHHukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

PlatoHukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

AristotelesHukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

UtrechtHukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

Sedangkan tujuan hukum itu sendiri menurut:
1. Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
2. Prof. Soebekti, tujuan hukum adalah mengabdi tujuan negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

Utrecht, S.H.
Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953), beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Achmad Ali
Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikatdan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

Immanuel Kant
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (1995).

Dr. Mochtar Kusumaatmadja:   Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

C.T. Simorangkir:   Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.                                                                                                                                                                      E.M. Meyers:  Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasapenguasa negara dalam melakukan tugasnya.

M. Amin:.     Dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulankumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Borst:     Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Dr. Van Kan:     Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
2. Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
3. Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
4. Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.

A.2 Ciri dan Sifat HukumBerikut adalah ciri-ciri hukum :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas.
5. Berisi perintah dan atau larangan.
6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.

Berikut adalah sikap hukum :

1. Mengatur

Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

2. Memaksa

Hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.

A.3 Sumber-Sumber HukumSumber Hukum dapat dilihat dari dari dua segi, yaitu :

• Sumber hukum material, adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, yang terdiri atas:

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
2. Agama
3. Kebiasaan, dan
4. Politik hukum dari pemerintah

• Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku.

Sumber hukum Formal antara lain :

1. Undang-Undang
2. Ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya.
3. Kebiasaan
4. Ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.
5. Keputusan Hakim (Jurispensi) 
6. Ialah keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali didalam UU
7. Traktat
8. Ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara – warganegara dari negara yang bersangkutan.
9. Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin)
10. Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting.

2.4 Pembagian Hukum

1. Menurut sumbernya :

• Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

• Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

• Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.

• Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

• Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Menurut bentuknya :

• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan

• Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

3. Menurut tempat berlakunya :

• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

• Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

4. Menurut waktu berlakunya :

• Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

• Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.

• Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

5. Menurut cara mempertahankannya :

• Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.

• Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material

6. Menurut sifatnya :

• Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.

• Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

7. Menurut wujudnya :

• Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.

• Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

8. Menurut isinya :

• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

• Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

SUMBER:http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hukum-lengkap.htmlhttp://noteofgirl.blogspot.com/2014/05/pengertian-ciri-ciri-tujuan-sifat.htmlhttp://rian-rifqhy.blogspot.com/2013/04/sumber-sumber-hukum-di-indonesia_23.htmlhttp://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/sumber-sumber-hukum.htmlhttps://saveandsound.wordpress.com/2012/02/07/macam-macam-pembagian-hukum/

B. NEGARA

B.1 Definisi Negara

Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatunegara bila terdapat wilayah, rakyat dan pemerintahan.

Definisi  lain dari negara yaitu dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa :

1. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan di taati oleh rakyat.
2. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Berikut Definisi Negara menurut para ahli:

1. Menurut John Locke (1632-1704),dan Rousseau(1712-1778)

Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

2. Menurut Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

3. Menurut Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karenan mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

4. Menurut Mac Iver

Suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

5. Menurut Roger F. Soleau

Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat. 

B.2 Sifat-sifat Negara

1. Sifat memaksa
   Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.
2. Sifat monopoli
   Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.
3. Sifat totalitas
   Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara.

Contoh : Semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.

B.3 Bentuk-bentuk negara

Berikut ini adalah bentuk negara yang ada didunia :

1. Negara Kesatuan
2. Negara Serikat
3. Peserikatan Negara (konfederasi)
4. Uni, dibagi menjadi 2 yaitu : Uni Riil dan Uni Personil
5. Dominion
6. Koloni
7. Protektorat
8. Mandat
9. Trust

B.4 Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur suatu negara itu meliputi berikut ini :

1. Rakyat

Rakyat adalah semua orang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk, yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam suatu negara. Mereka lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara.

Bukan penduduk adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara. Misalnya, turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Penduduk dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing. Warga negara adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, orang asing atau warga negara asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara, bukan sebagai duta besar, konsul, dan konsuler.

2. Wilayah

Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, laut; batas buatan contohnya pagar tembok, pagar kawat berduri, patok; batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang, garis bujur.

3. Pemerintahan yang Sah

Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain.

4. Pengakuan dari Negara Lain

Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara yang lain ada yang bersifat de facto dan ada yang bersifat de jure.

• Pengakuan de facto, artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka.Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi.
• pengakuan de jure, artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik.

Sumber :

http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/pengertian-fungsi-tujuan-dan-unsur.html

http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-negara.html

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html

C. PEMERINTAHAN

C.1 Definisi pemerintahan

Berikut ini adalah pengertian dan definisi pemerintahan:

1. AIM ABDULKARIM

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara

2. IMAM KHOMEINI

Pemerintahan adalah wasilah untuk mencapai tujuan mulia

3. MINTO RAHAYU

Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi , administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh , atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa

4. KRISTIADI

Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat)

5. HANIF NURCHOLIS

Pemerintahan adalah semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat

6. Ramlan.S

Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang dipilih oleh rakyat yang berhak memili bentuk negara ini disebut Republik.

7. MUHADAM LABOLO

Pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu

8. N.H SIMANJUNTAK

Pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Sumber :

http://carapedia.com/pengertian_definisi_pemerintahan_info2065.html

D. WARGA NEGARA DAN NEGARA

D.1 Asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan meliputi asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asa sanguinis, ius soli dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah berikut ini.

• Asas Ius Soli (Law of The Soli)

Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi negara Indonesia, penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (asas ius soli secara terbatas).

• Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)

Asas ius sanguinis adalah penentuan kewaarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah. Artinya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

• Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

• Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) maupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun ada, suatu negara dalam menentukan kewarganegaraannya hanya menggunakan asas ius soli atau isus sanguinis saja, maka akan mengakibatkan dua kemungkinan yang terjadi, yaitu bipatride dan apatride. Bipatride (dwi kewarganegaraan), yaitu kewarganegaraan rangkap/ganda.

Dengan demikian mengakibatkan ketidakpastian status orang yang bersangkutan dan kerumitan administrasi tentang kewarganegaraan tersebut. Apatride (tanpa kewarganegaraan), yaitu seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan. Dengan demikian, keadaan apatride ini mengakibatkan seseorang tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga.

D.2 Warga Negara Indonesia Menurut UU No. 62 Thn 1958

Warga-negara Republik Indonesia ialah:

1. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia.
2. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukumOkekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik Indonesia.
4. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
5. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya.
6. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
7. Seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
8. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
9. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
10. Orang yang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

D.3 Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

1.  Hak dan Kewajiban Warga Negara
2. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945

B)   Hak Warga Negara Indonesia :

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
• perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
• Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

C)  Kewajiban Warga Negara Indonesia :

• Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Sumber :

http://lilyistigfaiyah.blogspot.com/2013/03/jenis-jenis-asas-kewarganegaraan.html

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_62_58.htm

http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

E. TINDAKAN POLITIK DAN SISTEM POLITIK

E.1 Arti Sistem

Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan kelurahan

E.2 Arti Sistem Politik

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :

• Menurut Almond

Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

• Menurut Rober A. Dahl

Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.

• Menurut Drs. Sukarno

Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

Sumber :

http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/pengertian-sistem-politik-indonesia/

(+) Tugas Tambahan:

1. Mencari Contoh Kasus Kriminalitas

7 Kasus Kriminal Paling Mencuri Perhatian di Jakarta Timur

• Home
 
• News
 
• Peristiwa

1.pemerkosaan seorang ayah
Kasus paling menonjol diawali dari pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah bernama Sutono terhadap anaknya, RI, pada 4 Januari 2013. Akibat pemerkosaan ini, korban berusia 10 tahun itu mengalami infeksi kelamin dan akhirnya meninggal dunia.

2. Perampokan SPBU

Kawasan Jakarta Timur juga digegerkan dengan kasus perampokan yang menimpa SPBU di Jalan Pahlawan Revolusi, pada Februari 2013. Tersangka Hundori bersama 6 orang lainnya merampas uang yang akan di setor ke bank. 

Saat kejadian pelaku sempat menembak paha karyawan. uang Rp 115 juta dan giro Rp 7 juta digondol pelaku.

3. Mutilasi Benget Situmorang

Memasuki bulan Maret, publik digemparkan dengan kasus mutilasi yang dilakukan Benget Situmorang. Benget dibantu kekasihnya Tini membunuh dan memutilasi istri Benget Darna Sri Astuti. 

Jasad korban dibuang di tol dalam kota km 0,200 Cawang, Jakarta Timur. Tini divonis 14 tahun sementara Benget meninggal sesaat sebelum menghadapi vonis hakim karena sakit.

4.Penyiraman Air Keras

Lama tak ada muncul, kasus besar baru muncul pada Oktober 2013. Publik tentu masih ingat dengan penyiraman cairan mirip air keras yang dilakukan siswa sekolah Ridwan Noor alias Tompel. 

Tompel menyiram cairan itu di bus 213 jurusan Kampung Melayu-Tanjung Priok tepatnya di Jalan Jatinegara Barat. Akibatnya, 13 orang mengalami luka bakar dengan mulai ringan hingga berat.

5. Pencabulan

Tak lama berselang dari kasus penyiraman air keras, kasus pencabulan anak hingga menyebabkan kematian kembali terjadi. Kali ini mendera AA. Bayi berusia 9 bulan itu mengalami pembengkakan dan infeksi pada alat kelaminnya sampai akhirnya meninggal. Setelah melalui proses penyelidikan, sang paman Ziman ditetapkan sebagai tersangka.

6. Penemuan Senjata di Mobil Parpol

Kasus berlanjut pada penemuan berbagai macam senjata api dan senjata tajam yang ditemukan di salah satu mobil berstiker parpol dan di apartemen milik Michael Irsano. Senjata itu, yakni airsoft gun, korek api bentuk senjata api, senjata tajam, peluru, dan magazin.

7. Penganiayaan Terhadap Anak

Menutup 2013, tepatnya pada Desember muncul kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri, Lambertus Langun. Sang ayah menganiaya anaknya, mulai dari mencubit paha, menampar pipi, hingga melempar korban ke kasur.

"Kami perkirakan, angka kriminalitas pada 2014 akan tetap tinggi. Modusnya pun semakin beragam. Apalagi tahun depan merupakan tahun politik yang juga harus diantisipasi," tandas Wakapolrestro Jakarta Timur Abrar. 

PENDAPAT:

Hasil akhir dari kasus diatas adalah pelaku di vonis sesuai uu yang belaku oleh aparat hukum, banyak sekali kasus yang ada di dunia ini yang sangat membahayakan dan sangat kriminalisme lalu apakah kasus-kasus tersebut sesuai dengan UU yang berlaku beberapa ada yang tidak sesuai dengan tindakan yang telah pelaku lakukan, berdasarkan:

Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan:

 “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh du juta rupiah).”

a.   Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

secara garis besar meliputi :

1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);

2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak : pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);

4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum);

5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);

6) Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);

7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);

8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);

9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);

10)Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan sexual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

b. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

c.   Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:

1)  Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2) Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

4)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hakhak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

5)  Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a.   nondiskriminasi;

b.   kepentingan yang terbaik bagi anak;

c.    hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d.   penghargaan terhadap pendapat anak.

6) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment).

Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang – orang yang dirampas kemerdekaannya.

e.   Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Menurut Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tersebut, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak mengandung pengertian sebagai berikut:

1). Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:

a)  penjualan anak;

b) perdagangan anak-anak;

c) kerja ijon;

d) perhambaan (perbudakan);

e) kerja paksa atau wajib kerja;

f) pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

2). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

3). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan.

4). Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dengan UURI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktek memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat

Ganjaran yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan UU?

sesuai atau tidaknya tergantung dengan kasus yang dilakukan pelaku dari 7 kasus diatas semaunya di tindak pidana oleh aparat hukum, erkadang hukum di indonesia kurang adil contoh koruptor yang mencuri uang negara penahanannya ringan dan di penjarakan dengan fasilitas yang memadai, sedangkan orang yang mencuri sendal ataupun singkong dari kebun tetangga hukumannya berat dan membebani tingkatan golongan masyarakat ini yang membedakan hukum yang berlaku. 

Menurut saya pada pemerintahan Jokowi yang baru berjalan , hasil kerja masih belum signifikan untuk saat ini tapi dengan adanya pembentukan kabinet, juga kerja sama luar negri sedikit demi sedikit terlihat perubahannya meskipun belum banyak terlihat hasil kerjanya. dalam pengumuman postru kabinet, Jokowi menyebutkan, akan ada 34 kementerian di pemerintahannya, dengan komposisi menteri sebanyak 18 orang dari kalangan profesional, dan 16 orang dari partai politik. Juga kenaikan harga bmm mencapai 8500 memang sangat berdampak pada besar pada perekonimian masyarat seperti : bahan sembako naik, transportasi naik dan lain lain serba naik untuk kebutuhan sehari-hari, mudah-mudah dengan naiknya pendapatan negara menjadikan indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Sedangkan misi mereka, yakni: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 
7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Jokowi-JK menelurkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yakni: 
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Dengan begitu,  seluruh rakyat di negara ini menunggu realisasi program yang telah digodok, khususnya realisasi pelaksanaan Nawa Cita. Bagi menteri di Kabinet Kerja diharapkan menyelaraskan program kerja sesuai visi dan misi, agar harapan dan tujuan pemerintah lima tahun mendatang bisa terwujud. 

Karena itu, pemerintahan baru harus mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat agar muncul opini publik untuk mendukung kebijakannya.Terlepas dari itu semua, kita sebagai rakyat yang patuh pada demokrasi seharusnya berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program pemerintahan Jokowi-JK yang berpihak pada rakyat serta mengkritisi jika pemerintahan berjalan tak sesuai koridor. 

Pemerintahan Jokowi-JK mulai take off. Kita doakan semoga perjalanan lima tahun bisa landing mulus. Marilah sama-sama kita dukung, kritisi kinerja pemerintahan agar tetap berjalan di relnya. 

 sumber:

http://www.liputan6.com/tag/kriminal
http://news.detik.com/read/2014/10/28/134536/2731901/103/2/pemerintahan-jokowi-jk-mulai-take-off
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/16/pengamat-postur-kabinet-jokowi-jk-mentahkan-harapan-publik

x